UU Pilkada

UU Pilkada

SALAM SATU JWA DARTO 86.

Sebentar lagi UU Pilkada yang menampung usulan bahwa Wakil Kepala Daerah harus dari PNS eselon II/a untuk Kabupaten Kota. Salah satu dasar pertimbangan adalah karena di banyak Daerah Bupati/Walikota banyak terjerat dan berurusan dengan KPK dan bahkan banyak yang pensiun dini. Permasalahan kurang hati-hati dalam menggunakan anggaran dan kurang memahami resiko pengambilan kebijakan menjadi isu utama pembuatan Undang Undang ini. Pertanyaannya, kenapa Pemerintah tidak langsung membuat jabatan Wakil Bupati atau Wakil Walikota atau Bahkan Wakil Gubernur adalah Pejabat Struktural. Misalnya untuk jabatan Wakil Bupati atau Wakil Walikota di buat menjadi Pejabat eselon I/b dan jabatan wakil gubernur di buat menjadi jabatan eselon I/a….Gimana kalau hal ini terjadi.

“sebagai wacana aja” mungkin ada yg peduli !!!

Prepared By Darto 86