Kajian Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi jabatan Struktural Pemerintah Daerah

Kajian Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi jabatan Struktural Pemerintah Daerah

SALAM SATU JIWA DARTO 86.

Kajian Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi jabatan Struktural Pemerintah Daerah

Terkait dengan permasalahan belum teridentifikasinya metode pengukuran kompetensi jabatan structural pemerintah daerah yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan penempatan seseorang PNS dalam jabatan structural di lingkungan pemerintah daerah, maka dilakukan kajian ”Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi Jabatan Struktural Pemerintah Daerah”. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai praktek penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pemerintah daerah dan pengukurannya; dan mengidentifikasi praktek pengembangan assessment center di daerah dan aspek-aspek yang diperlukan dalam pengembangan-nya; serta mengembangkan pedoman pengukuran jabatan structural pemerintah daerah dan assessment center. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pemerintah daerah; dan bagaimana praktek pengukuran kompetensi jabatan struktural pemerintah daerah, dan pembentukan Assessment Center.

Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan/metode kajian deskriptif eksploratif yang berupaya menggali berbagai informasi mengenai praktek penyusunan standar kompetensi jabatan struktural di daerah; dan bagaimana praktek pengukuran kompetensi jabatan struktural pemerintah daerah; serta bagaimana praktek pembangunan/pengembangan assessment center. Populasi penelitian adalah pemerintah daerah provinsi dan kota. Dengan teknik purposive sampling diambil 14 (empat belas) sampel daerah sebagai berikut: (1) Pemda Provinsi: (a) Sumatera Selatan; (b) Banten; (c) Jawa Barat; (d) Jawa Tengah; (e) Daerah Istimewa Yogyakarta; (f) Jawa Timur; (g) Kalimantan Tengah; dan (h) Nusa Tenggara Barat; (2) Pemda Kota: (a) Palembang; (b) Yogyakarta; (c) Surabaya; (d) Palangkaraya; dan (e) Mataram.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, diskusi mendalam (in-depth discussion), serta telaahan dokumen. Sedangkan analisis data sekunder dan primer dilakukan analisis dengan tahapan identifikasi data; analisis data; dan penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penyusunan Standar Kompetensi: Dari 14 lokus sebanyak 6 daerah sudah menyusun standar kompetensi, dan 8 sisanya belum. Dari 6 daerah yang sudah menyusun tersebut pada saat ini semuanya sedang meninjau Standar Kompetensi yang sudah disusun karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; SK BKN No. 46A/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS telah menjadi acuan utama dalam penyusunan standar kompetensi (terutama pada lokus yang telah menyusun standar kompetensi). Untuk lokus yang belum menyusun, mayoritas lokus akan menggunakan SK BKN itu, sebagai dasar penyusunannya. Dengan kata lain, belum semua instansi pemerintah daerah menyusun standar kompetensi jabatan dengan memperhatikan aspek-aspek kebijakan tentang standar kompetensi; isi standar kompetensi; proses penyusunan standar kompetensi. (2) Pengukuran Kompetensi: Dari 14 lokus kajian sebanyak 8 lokus sudah mengetahui dan memahami serta melakukan pengukuran kompetensi antara lain dengan acuan pengukuran Peraturan Kepala BKN No. 11/2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS; dan Peraturan Kepala BKN No. 12/2008 tentang Penyelenggaraan Assessment Center PNS. Dalam hal ini, belum semua instansi pemerintah daerah melakukan pengukuran kompetensi jabatan structural pemerintah daerah; dengan memperhatikan aspek-aspek kebijakan tentang pengukuran kompetensi; cakupan pengukuran kompetensi; proses pengukuran kompetensi jabatan struktural pemerintah daerah. (3) Assessment Center: Dari 14 lokus kajian terdapat 7 daerah yang sudah menggunakan metode assessment center dalam pengukuran kompetensi tersebut yaitu provinsi: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kota Palangkaraya. Dalam penggunaan metode Assessment Center, standar kompetensi yang sudah disusun (penelitian ini menemukan bahwa standar kompetensi disusun oleh Biro Organisasi, dan Assessment Center dilakukan oleh Bagian Kepegawaian) belum digunakan sebagai dasar pengembangan teknik pengukuran dalam Assessment Center. Assessment Center yang ada dan dimiliki daerah belum mandiri sepenuhnya karena masih melibatkan pihak lain dalam pelaksanaannya. Assessment Center yang ada dan dimiliki daerah belum mandiri sepenuhnya karena masih melibatkan pihak lain dalam pelaksanaannya. Selain permasalahan minimnya jumlah Assessor yang qualified, permasalahan lain terkait dengan sarana dan prasarana, serta faktor biaya yang mahal untuk operasionalnya.

Disimpulkan: (1) Kebijakan mengenai Standar Kompetensi, Pengukuran Kompetensi serta Assessment Center pada dasarnya sudah diketahui dan dipahami oleh pemerintah daerah. Namun demikian untuk penerapannya masih menghadapi kendala seperti munculnya kebijakan baru yang menghambat penyusunan, dan kendala teknis penyusunan yang terkait dengan kompleksnya tugas pokok dan fungsi daerah, minimnya jumlah SDM yang kompeten terkait dengan hal di atas, sarana dan prasarana, serta faktor biaya; (2) Pemisahan unit organisasi penyusun Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Pengukuran, tanpa disertai komunikasi dan koordinasi yang efektif menyebabkan munculnya pengukuran kompetensi tanpa mengacu standar yang dimiliki. Bahkan ada kecenderungan menyusun standar kompetensi baru yang ‘hanya’ dilakukan pada saat pengukuran kompetensi; dan (3) Faktor biaya dan SDM menjadi point penting dalam penggunaan metode Assessment Center. Hal ini yang menjadi penyebab tidak semua daerah yang menggagas memiliki dan menggunakan metode assessment center dalam pengukuran kompetensi dapat berjalan dengan lancar dan kontinyu pelaksanaannya.

Sebagai implikasi kesimpulan direkomendasikan: (1) Perlu peningkatan upaya penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pemerintah daerah melalui komitmen pimpinan dengan menyusun kebijakan daerah dan kerjasama dengan lembaga yang menyelenggarakan konsultansi penyusunan standar kompetensi; (2) Perlu peningkatan upaya pengukuran kompetensi melalui komitmen pimpinan untuk membangun sistem pengukuran kompetensi melalui pembentukan unit/ lembaga yang menangani pengukuran kompetensi;. (3) Pemanfaatan hasil pengukuran kompetensi perlu diinformasikan kepada assessee maupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pegawai, agar hasil pengukuran kompetensi dapat dijadikan acuan untuk menentukan pengembangan pegawai selanjutnya dan sebagai sarana umpan balik bagi assessee agar kinerjanya lebih efektif dan memenuhi standar kompetensi jabatan; dan (4) Koordinasi dan komunikasi antar unit yang menangani penyusunan standar kompetensi dengan unit yang menangani pengukuran kompetensi perlu ditingkatkan agar diperoleh sinergitas yang baik di daerah sehingga tujuan manajemen SDM berbasis kompetensi segera dapat terwujud.
amin..

Sebagai Referensi Prepared By Darto 86.